Hadi Santoso, Aleg FPKS Jawa Tengah

HPP Beras Diusulkan Flat Setahun

SEMARANG- Harga pembelian pemerintah (HPP) beras diusulkan flat atau tetap untuk periode satu tahun guna menekan fluktuasi. Dalam Instruksi Presiden No 8/2011 tentang kebijakan pengamanan cadangan beras yang dikelola oleh pemerintah dalam menghadapi kondisi ekstrem, cenderung mendongkrak harga komoditas tersebut secara perlahan dan terus menerus.

Anggota Komisi B DPRD Jateng Hadi Santoso mengungkapkan, dalam Inpres tersebut di bagian keempat butir kedua menyebutkan saat harga pasar lebih tinggi dibandingkan HPP maka pembelian gabah/beras bisa dilakukan Perum Bulog.

Pembelian pada harga yang lebih tinggi dari HPP ini dengan memperhatikan harga pasar yang dicatat oleh Biro Pusat Statistik (BPS).

’’Beras ditahan saat kondisinya belum panen lalu naiklah harga di pasaran yang diikuti kenaikan HPP Bulog. Setelah HPP naik dan pasar juga naik, mendorong HPP ikut naik dan begitu seterusnya,’’ ujar Hadi, Rabu (25/1).

Menurut politisi PKS ini, selain mengusulkan HPP flat setahun untuk meminimalisasi fluktuasi harga, pemerintah juga perlu merevisi dua Inpres yakni No 8/2011 dan Inpres No 7/2009. Kenaikan HPP ini perlu dilakukan mengingat HPP sekarang sudah 2 tahun tidak relevan dengan harga pasar.

Pengawasan

Pemerintah daerah juga harus mengawasi kenaikan harga beras ini supaya bisa dirasakan pula oleh produsen dan jangan sampai harga jual petani masih rendah.

Kebijakan pemerintah juga harus mengarah pada subsidi produksi pertanian dimana biaya produksi petani harus ditekan melalui program subsidi, bibit, pupuk ataupun diarahkan ke organik.

’’Kecuali dikebiri dengan angka inflasi selama dua tahun Januari 2010-Januari 2012, manfaat itu juga sudah disunat dengan dua kali kenaikan harga pupuk bersubsidi sebesar 30-35 persen menurut Permentan No 32/2010 dan 12,5-40 persen menurut Permentan No 87/2011,’’ terangnya.

Kebijakan mekanisme penetapan HPP, lanjut dia, dinilai sudah tidak relevan karena hanya dinikmati segelintir kalangan.

Harga beras di pasaran pada akhir tahun lalu saja ada di kisaran Rp 7.000-Rp 8.000/kg, sementara HPP pembelian beras di Bulog hanya Rp 5.060/kg jika berdasarkan Inpres No 7/2009 tentang kebijakan perberasan.

’’Seperti buah simalakama saja, dengan harga beras naik tentu jadi kabar baik bagi petani produsen. Tapi bagi warga miskin yang bukan produsen tentu ada imbasnya,’’ ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Perum Bulog Divisi Regional Jateng Hari Susetyo mengungkapkan, kajian masih dilakukan pemerintah kaitannya dengan penetapan HPP di level kementerian karena daerah tidak bisa menetapkan HPP sendiri-sendiri.

HPP yang relatif rendah dibandingkan harga di pasaran memang menjadi salah satu kendala penyerapan beras petani.

’’Dari usulan kenaikan HPP dari kepala daerah akan disampaikan ke pemerintah dan diharapkan membantu optimalisasi penyerapan beras di pasaran,’’ terang Hari. (J14,J17-77)

Sumber: Suara Merdeka

( Tim PKS Jateng Online )